14. Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan. Something went wrong. Berbagai capaian kemajuan dan prestasi yang telah dicapai Jawa Timur selama tahun 2022, adalah hasil perencanaan dan orientasi pembangunan yang menjadi platform arah navigasi Provinsi Jatim yang kemudian sebut sebagai Nawa Bhakti Satya. (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh Wali. blogspot. selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. 2012 [JUKNIS PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN] BAB I PENDAHULUAN P enyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya. Sementara LPPD adalah beberapa indikator kinerja berupa rumusan-rumusan pemerintahan. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Pertanggungjawaban Kepala Daerah - Bupati/Walikota. selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ adalah sebuah laporan yang berisi evaluasi kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama satu periode jabatan. 2 Tahun 2015 dan UU No. Laporan Keterangan—-Pertanggungjawaban yang nj ya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerinteh daerah kepada dewan perwakilen rakyat daera: yang memuat _ hasil penyelenggaraan urcsan pemerintahan yang menyangicut 10. 5. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Oleh: Rurita Ningrum. 000, tahun 2021 menjadi Rp 33. Selanjutnya. Status: Belum diverifikasi. disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu intsansi dalam mencapai tujuan atau sasaran stratejik instansi. Harapan kita di tahun 2023 capaian kinerja Pemprov Jatim bisa terus meningkat," ungkapnya. I LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI JOMBANG 2009-2013. Dasar. Terdapat hal yang perlu diketahui terkait LKPJ. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Grafik IV. tahun 2017 adalah Kabupaten Kampar 96. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala. 4K views. Operasionalisasi Kegiatan adalah informasi yang terdapat pada bagian H Formulir 3. Sebenarnya berkaitan dengan kinerja sudah ada dasar hukumnya yaitu PP No 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja, namun amanh dari. (LKPJ) sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. URUSAN DESENTRALISASI ( URUSAN PENANAMAN MODAL ) A. 300. Bidang adalah Bidang pada Dinas. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannyaLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Provinsi mulai tahun 2021 diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. com 2 ; 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan. disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instransi pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu)Jakarta – STIAMNEWS – LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Surat Rekomendasi Kampus Merdeka 7. PENDAHULUAN A. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan : Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD Bappeda Kabupaten Bonebolango - Provinsi Gorontalo Selengkapnya isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Direktur Jenderal; Sekretaris Direktorat; Direktur Perancangan; Direktur Harmonisasi I; Direktur Harmonisasi II; Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan PerancangLKPJ Tahun 2006 9 VI dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan permukiman, peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana, dan lain-lain. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ Akhir Tahun. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJM dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. 6 MiB 144 Downloads Details. Mengutip situs techtarget. 17. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. Terdapat 2 jenis LKPJ, yaitu LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. a. pdf. Untuk itu harus ada keselarasan misi yang mendukung visi tersebut. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan. 3 tahun 2007 dasar hukum penyusunan gambaran. Bupati adalah Bupati Bone. Sebelas Maret University Follow. Adapun kepala notulen berisi beberapa hal, di antaranya sebagai berikut: 2. Peraturan Menteri ini ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalahadalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. 3. 4. Gubernur Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut : 1. Nina Dewi, M. Dr. selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD. BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD Bagian. LkjIP ini merupakan media pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam memenuhi harapan. Bagaimanakah proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD? III. Dasar Hukum BAB I PENDAHULUAN Beberapa Regulasi yang menjadi dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah : 1. Pengertian hak Interpelasi itu bisa ditemukan dalam penjelasan Pasal 73 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa : Yang dimaksud dengan "Hak Interpelasi dalam ketentuan ini adalah hak untuk meminta penjelasan Kepala Daerah mengenai alasan-alasan tidak disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Jika lebih atau kurang, maka harus dicari kesalahannya. Luas DAS ini adalah ± 265. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat. Disampaikan secara tertulis paling lambat setiap akhir bulan Maret atau tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Pada APBD 2022 murni ditetapkan Rp 10,4 triliun dan pada PAK APBD ditetapkan Rp 10,6 triliun. adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Serta Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu). Isi notulen ditulis agar dapat membedakan dari susunan sistematis. 15. Penulis juga harus memasukkan beberapa faktor yang penting. Pasal 17 ayat (1), diamanatkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. — 2021 —. 2. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan kinerja organisasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pengertian Pemerintahan Daerah adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya pada system. d. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 29. Bila mengacu pada ketentuan yang berlaku, bahwa bisa saja Kepala Daerah mendelegasikan penyampaian LKPj itu kepada Wakil Bupati atau pejabat pengganti/pejabat yang ditunjuk sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, apabila yang bersangkutan (Kepala Daerah. Download LKPJ 2021. 26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil. Akuntabilitas adalah istilah yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban atau kondisi yang membutuhkan tanggung jawab. Kinerja RSJD Dr. Tujuan disampaikannya LKPJ oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah untuk mendapat Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi (catatan-catatan strategis) untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. diantaranya adalah Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) yaitu jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran. 201 6- 20 21, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdaya an masyarakat untuk tahun kedua dari lima tahun periode RPJMD dan juga tahu n kedua kami bertugas . Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Berikut adalah informasi umum daerah yang dicantumkan dalam LKPJ dan LPPD kecuali: Select one: a. g. 41. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. COM, SUKOHARJO - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan agenda penyampaian. Kabupaten Kaimana menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 4 2. Rahmanto (2013) Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam Rangka Mencegah Terjadinya Korups. LKPJ disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan objektif. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2018 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran. selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah. 8. Pemasaran hasil Pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan disamping diluar desa. 1. Menyediakan data dan informasi mengenai penyelenggaran urusan pemerintahan Rencana Pembangunan Daerah. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas. 9 tahun 2015 pasal 69 ayat (1) menyatakan; “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan. Dalam kurun waktu 16 hari sejak LKPJ disampaikan Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan. 9. lkpj merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah. a. 2 Dasar Hukum Pembentukan Provinsi DKI Jakarta Pada tahun 1527, berkembang sebuah kawasan perdagangan antar pulau yang terletak di muara sungai Ciliwung dengan inti sebuah. Staf pelaksana pada Bagian Tata Pemrintahan menerima, melakukan koreksi data dan analisis form LKPJ dari Perangkat Daerah; 3. Dasar Hukum BAB I PENDAHULUAN Beberapa Regulasi yang menjadi dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah : 1. “Hari ini dapat disampaikan hasil pencermatan. Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa LKPJ adalah sebuah pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah kepada masyarakat yang berisikan capaian dari setiap program yang sudah dilaksanakan. Surat Rekomendasi Usulan 8. 05. co. 103. Laporan ini wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, bukan saja sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Di hari yang sama, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy langsung menjawab rekomendasi. Laporan pertanggung jawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil – hasil yang. ¾ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan. Magister thesis, Universitas Brawijaya. Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Judul. "Rekomendasi LKPJ adalah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 3. 62 Diklat Teknis Penyusunan Lakip, Lppd Dan Lkpj 1 63 Diklat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. 11. BIMTEK DAN DESK e-LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022. Terdapat aturan dan standar yang harus diikuti saat menulis sebuah LPJ. T. pdf. Anggaran Pendapatan Kabupaten Jakarta Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2017 tanggal 03 Maret 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. LKPJ hal tertentu adalah keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepala daerah yang berkaitan atas dugaan perbuatan pidana kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas. 3. Dokumen ini berisi ketentuan umum, mekanisme, format, dan sanksi terkait dengan laporan dan evaluasi tersebut. Harapan kita di tahun 2023 capaian kinerja Pemprov Jatim bisa terus meningkat,”. Harapan kita di tahun 2023 capaian kinerja Pemprov Jatim bisa terus meningkat,” ungkapnya. Tujuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Tujuannya yaitu keputusan DPRD yang berisi rekomendasi (catatan - catatan strategis) untuk perbaikan penyelenggaraan. 2 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 13. Adapun hasil kegiatan ini adalah 22 BAP pembatalan dan 47 BAP Pengawasan. Dasar hukum LKPJ dan LPPD adalah UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sedangkan LAKIP adalah Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini sifatnya check and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Baca artikel ini untuk memahami lebih lanjut tentang LKPJ dan pentingnya laporan ini dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. 8. 95%. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Gampongyang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang. Dalam organisasi masjid yang cukup besar bendahara tidak hanya sekedar kasir atau juru bayar. Maka dari itu, laporan pertanggungjawaban tidak bisa ditulis secara sembarangan. 5. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa hakekatnya adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Landasan Ideologi : Pancasila 2.